ESAI MARAKNYA KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi merupakan kasus yang tengah marak dibicarakan di dunia. Bahkan di negara Indonesia korupsi sudah menjadi hal biasa yang tidak lagi mengejutkan masyarakat. Maraknya kasus korupsi telah membawa dampak yang signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, misalnya pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Korupsi sendiri ialah tindakan melawan hukum yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Kasus korupsi ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal. Seperti  kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi Banten. Ketua KPK menilai bahwa pengawasan yang lemah merupakan salah satu penyebab dari kasus tindak pidana tersebut. Tidak hanya itu, adanya sifat rakus atau tamak yang terdapat dalam diri seseorang yang memiliki jabatan tinggi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan yang harus direalisasikan oleh materi dan demi memiliki materi tersebut, dihalalkanlah berbagai cara, salah satunya dengan memakan harta rakyat.

Hal-hal tersebut, menyebabkan terjadinya korupsi yang pastinya sangat merugikan berbagai pihak. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari segi kepemerintahan dan politik, namun juga merambah dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah kasus penyalahgunaan dana BOS oleh pejabat Lamongan yang baru-baru ini hangat diperbincangkan. Tak tanggung-tanggung, korupsi ini terjadi selama empat tahun dan menghabiskan uang negara sebesar Rp. 204 juta. Kasus ini tentu sangat merugikan, di mana dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk operasional sekolah seperti pengadaan buku-buku pelajaran dan pembiayaan infrastuktur sekolah justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya menghambat keberlangsungan proses belajar mengajar.

Disamping menimbulkan kerugian di bidang pendidikan, kasus korupsi juga mempengaruhi kemajuan masyarakat. Contohnya kasus korupsi yang dilakukan 14 kepala desa di daerah Purworejo, Jawa Tengah.  Para kepala desa memark-up (menaikkan) harga dan memalsukan kuantitas barang dalam pembangunan di desa, sehingga pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan juga meningkat. Kelebihan biaya yang didapat, dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Sehingga perkembangan desa terhambat dan otomatis keleluasaan masyarakat juga terhambat. Misalnya, Jika dana pembangunan yang digunakan untuk memperbaiki jembatan dikorupsi akan berdampak pada pembangunan jembatan tersebut, yang seharusnya dibangun 2 meter hanya dibangun 1 meter. Maka, akses jembatan yang rencananya akan selesai 2 bulan menjadi 4 bulan. Aktivitas masyarakat sudah pasti terganggu karena jembatan tersebut menjadi akses keluar-masuk desa tersebut.

Oleh karena itu, sangatlah jelas dampak korupsi yang ditimbulkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan mereka yang memiliki sifat rakus. Kasus ini tidak hanya merugikan kepemerintahan atau politik, namun merambah ke dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kasus-kasus diatas, diharapkan kepada pemerintah untuk saling bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi korupsi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan penegakan hukum sebagaimana hukum yang berlaku dan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang bahaya korupsi, terutama pada generasi muda.